DIVISI LINGKUNGAN HIDUP

Lestari Alamku


 Itu Gas Rumah Kaca

Adalah gas dari atmosfer yang berfungsi seperti panel kaca yang ada di rumah kaca. Tugasnya, menangkap energi panas matahari supaya tidak terlepas kembali ke atmosfir.Yang termasuk kategori gas rumah kaca adalah CO2(carbon dioksida), NO2(dinitro oksida) dan CH4(metana). Tanpa kehadiran gas-gas ini, panas akanmenguap ke angkasa kembali dan temperatur rata-rata bumi menjadi 63oF (33oC) lebih dingin. Efek Rumah Kaca bukan karena gedung/rumah berkaca. CO2 dihasilkan karena pembakaran bahan bakar fosil (minyak bumi dan batu bara). Pemakaian pupuk kimia juga berpotensi menghasilkan gas metana (CH4).

What Happen with Global Warming

Setelah sekian lama mahasiswa-mahasiswa mencintai alam ini dengan segala visi dan misi nya masing-masing, kita akhirnya dihadapkan dengan permasalahan yang lebih global dan mendunia. Global Warming (Pemanasan Global) adalah kegelisahan yang tengah melanda bumi (judulnya aja udah global..). Pertemuan akbar mengenai Climate Change di Bali telah menemukan Peta Jalan Baru (Road map to Bali) yang mensahkan bahwa isu Global Warming sudah dalam masa kritis dan memerlukan langkah-langkah penting dari komunitas dunia. Sementara, dalam laju kehidupan yang bergerak serba cepat, komunitas dunia belum serempak menyadarinya.

Disisi lainpun Global Warming memiliki efek yang dahsyat, merubah cuaca bumi (Climate Change): menaikan suhu di permukaan bumi, mencairkan es di kutub, menenggelamkan negara-negara kepulauan serta meretas pewabahan penyakit. Kondisi muka bumi yang menggenting ini mutlak disadari oleh masyarakat bumi, sehingga penyesuaian-penyesuaian
dalam kehidupan dapat dilakukan.

Perubahan iklim sebagai akibat dari pemanasan global sebenarnya dapat diminimalkan dengan memaksimalkan fungsi hutan. Hutan sebagai jantung bumi berperan besar karena fungsinya mereduksi Karbondoiksida (CO2) dan mengkonversikannya menjadi Oksigen (O2) yang berguna bagi manusia, selain itu dengan tereduksinya Karbondioksida (CO2) menjadi Oksigen (O2) akan lebih membuat bumi menjadi “sejuk” karena radiasi sinar matahari dapat melewati atmosfer.

Sayangnya fungsi hutan tereduksi seiring dengan berkembang pesatnya industrialisasi dan pola pikir konsumtif. Industrialisasi dan pola pikir konsumtif yang semakin besar semakin mempersempit hutan karena fungsinya tergantikan oleh infrastruktur pendukung industrialisasi dan pola pikir konsumtif tersebut. Kebutuhan akan kayu sebagai bahan bangunan ataupun untuk produksi kertas ataupun untuk hal lain sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat tidak diimbangi dengan sistem yang terarah dan terintegrasi untuk mengembalikan fungsi hutan tersebut. Meningkatnya kebutuhan lahan akan perumahan dan alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan juga hal lain yang mereduksi fungsi hutan. Pemanasan Global terjadi salah satu sebabnya adalah semakin tereduksinya fungsi hutan, namun Emisi Karbon (CO2), Sulfur Dioksida (SO2), dan Efek Rumah Kaca semakin meningkat karena semakin tingginya industrialisasi, semakin banyaknya kendaraan bermotor, dan semakin sering terjadinya kebakaran hutan. Sehingga kaitan dalam lingkup perbandingan jumlah antara hutan dan pemanasan global berbanding terbalik, inilah yang menyebabkan suhu bumi semakin panas. 

Analisis Kebijakan Bahan Bakar Nabati

Kebijakan konversi energi fosil menjadi energi terbarukan di dunia didasarkan oleh perubahan iklim dunia yang memburuk akibat polusi karbon yang dihasilkan oleh bahan bakar yang di produksi dari bahan bakar fosil. Tidak hanya itu, persedian bahan bakar fosil yang terus menurun dan tidak ditemukannya ladang minyak baru yang cukup untuk konsumsi menjadi sebuah alasan agar konvesi energi dilakukan secara cepat. Penemuan berbagai bahan bakar nabati menjadi energi adalah sebuah kemajuan umat manusia dalam ilmu pengetahuan. Di Inggris menurut tulisan dari Pillsbury Winthrop Shaw Pittman ada beberapa keuntungan untuk mengandalka biofuel untuk tranportasi.

Other benefits are considered by some gruups to included the reduction of fosssil fuel usage and increased national energy security. Some UK Ministers have argued that the RTFO ( Renewble Transport Fuel Obligation) would help to cut emission some biofuels can result 2/3 less greenhouse gas out put than fossil fuels.

Tetapi fakta lain berbicara lain diberitakan Associated Press pada Senin (18/7). Para peneliti di Cornell University dan University of California-Berkeley mengungkapkan bahan bakar ini malah membutuhkan energi 29 persen lebih besar untuk mengubah jagung menjadi etanol dibandingkan hasil energi yang dikeluarkan etanol yang diproduksi tersebut. Mengubah rumput yang khas di Great Plains dan bagian timur AS malah membutuhkan energi 45 persen lebih besar dan untuk kayu 57 persen lebih besar. Produksi etanol di AS tidak bermanfaat bagi keamanan energi nasional, bagi pertanian, ekonomi, atau bagi lingkungan hidup.” Demikian diungkap David Pimentel dari Cornel dan Tad Patzek dari Berkeley. Perhitungan mereka mencakup energi yang dibutuhkan dalam menanam, biaya yang tidak pernah diperhitungkan dalam menghitung produksi etanol.

Secara global perdebatan tentang bahan bakar nabati sekarang ini mengalami dilema yang cukup sulit yaitu Gara-gara digunakan untuk energi alternatif biofuel, persediaan pangan dunia merana. Persediaan pangan makin menipis karena berbagai produk makanan seperti gandum dan jagung dikonversi untuk menjadi biofuel.Peringatan itu dikeluarkan oleh CEO Nestle Peter Brabeck-Letmathe dalam wawancara dengan harian Swiss NZZ am Sonntag seperti dikutip AFP, Senin (24/3/2008). “Jika kita menggunakan biofuel untuk memenuhi 20 persen permintaan minyak maka tidak ada lagi yang tersisa untuk kita makan,” ujarnya. Dia menolak keras langkah beberapa pemerintah di dunia yang memberikan subsidi bagi produksi biofuel. “Ini secara moral sangat tidak bisa diterima dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Kekhawatiran akan kekurangan pangan yang semakin serius juga pernah dilontarkan oleh ahli PBB di bidang makanan Jean Ziegler. Dalam sidang umum PBB beberapa waktu lalu, Ziegler meminta adanya inisiatif pemberhentian atau moratorium proyek biofuel selama 5 tahun untuk mengatasi kekurangan cadangan pangan. Namun pendapat Ziegler ini tidak disepakati oleh negara-negara yang aktif dalam pengembangan biofuel seperti Brazil dan Kolombia.

Tetapi dalam tingkat lokal Produsen biofuel memastikan belum terjadi perebutan komoditi bahan pangan untuk kebutuhan konsumsi dan produksi energi alternatif. Karena konsumsi kebutuhan pengembangan bahan bakar nabati (BBN) di dalam negeri masih rendah. Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Cakrawan dalam acara rapat koordinasi pangan nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, bertajuk ‘Ketahanan pangan untuk kesejahteraan masyarakat’, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (29/3/2008).”Sekarang ini belum terjadi perebutan lahan antara kebutuhan pangan dan energi terhadap bahan baku komoditi, bahkan pengembangan BBN bisa mendorong pengembangan bidang komoditi pangan,” katanya Ia juga mengkhawatirkan banyak kalangan yang memojokkan bahwa pengembangan BBN justru akan memakan pasokan kebutuhan komoditi pangan untuk konsumsi manusia.

“Bioetanol singkong yang dipakai di dalam negeri 1.000 kilo liter per tahun produksi kita 0,07 % dari stok singkong. Biodiesel dari sawit Pertamina hanya pakai 16.000 liter per tahun yang dipakai 0,078% dari sawit,” katanya. Paulus menambahkan untuk bisa melindungi produsen biofuel dalam negeri, dibutuhkan adanya kebijakan pemerintah yang konsisten dan berpihak pada pengembangan BBN diantaranya dengan mandatori.”Pemerintah perlu mengatur berapa komposisi penggunaan pangan dan energi, pemerintah Filipina dan Thailand sudah melakukan mandatori BBN lebih dahulu, kita sudah tertinggal,” ucapnya. Ia menekankan pengembangan biofuel sangat penting terutama bagi negara berkembang dalam hal memperbaiki keseimbangan devisa dan ketahanan energi.

Melihat kondisi energi negeri ini, akan ditemukan bahwa senyatanya sumber energi fosil negeri ini telah dieksploitasi tidak untuk kepentingan negeri ini, namun untuk memenuhi kepentingan negara industri di belahan utara dunia. Minyak bumi, gas alam dan batu bara telah dengan sangat mudah dikuasai oleh korporasi global, yang juga telah menjadi penguasa dari pemerintah negeri yang telah pernah memproklamasikan kemerdekaannya sejak 63 tahun lalu.

Migas merupakan sumber daya alam strategis bagi politik dan ekonomi negara dan kemakmuran rakyat tetapi pengelolaannya masih jauh dari optimal.
- lebih dari 60 tahun merdeka tetapi industri migasnya masih sangat tergantung pada dominasi asing (sekitar 90% produksi migas dihasilkan kontraktror asing).
- penghasil minyak tetapi juga tergantung dari minyak dan BBM impor (energy security sangat rentan).
- APBN sangat dibebani subsidi BBM, patokan harga BBM mengikuti harga internasional
- Eksportir LNG terbesar tetapi justru mengalami defisit gas di dalam negeri.
- Dengan sumber daya migas yang dimiliki, sampai saat ini sebagian besar masyarakat
Indonesia masih belum sejahtera
- sering terjadi kelangkaan BBM, minyak tanah khususnya.
- dll.

Kemudian penduduk miskin kita berjumlah 37,2 juta orang dengan utang luar negeri indonesia november 2007 adalah USD 136.640 000.000. Transfer kapasitas terhadap anak negeri dan teknologi pengolahan energi fosil, yang harusnya sudah dimiliki oleh jutaan anak negeri, telah menjadi bagian yang diabaikan. Padahal sangat jelas, pendiri negeri ini telah merancang agar pada fase pembangunan negeri, aset-aset alam harusnya telah dikuasai dan dikelola, serta dimiliki oleh rakyat Indonesia, bukan oleh kepentingan korporasi global. Krisis energi yang telah terjadi selama bertahun-tahun di negeri ini, tidak terlepas dari pola penjajahan gaya baru yang dilancarkan oleh pemodal asing di tanah air. Masuknya perusahaan asing dan pemodal berdasarkan pada kebijakan negara, telah terbukti menciptakan keterpurukan kehidupan rakyat dan kehancuran ekologi pada berbagai wilayah di kepulauan Nusantara. Kesalahan memandang keberadaan energi saat ini oleh pelayan publik negeri ini, dengan dibantu oleh kalangan opportunist, menjadikan pondasi kedaulatan negeri telah tergadaikan. Boleh jadi kebijakan biofuel merupakan jawaban atas pertanyaan yang salah. Hal ini dianalisa demikian karena masalah energi bukan hanya berbicara soal persediannya yang semakin menipis tetapi siapa yang memproduksinya, dampak ekologisnya, untuk siapa pemanfaatannya dan persoalan akses rakyat terhadap pemakian energi dan persolan kesejahteraan baik urusan perut maupun maupun kualitas hidup. Pasal 33 UUD 1945 adalah bukti riil bahwa seharusnya digunakan untuk kemakmuran
rakyat banyak bukan sebagian besar keuntungannya di bawa keluar negeri ini, sesuai dengan semangat awal kemerdekaan republik ini.

Permasalahan lain yang kemudian akan timbul dalam mengembangkan biofuel di negeri ini adalah ketika ternyata pengembangan yang dilakukan adalah harus dalam skala areal yang sangat luas. Penyediaan energi bagi mobil mewah hingga industri-industri yang hingga saat ini sangat tidak jelas kontribusinya bagi kesejahteraan rakyat, akan berakibat pada semakin terpuruknya sistem kehidupan rakyat. Pengembangan tanaman untuk energi dalam skala besar akan mengakibatkan hilangnya lahan-lahan produktif rakyat, serta hilangnya kawasan hutan. Ini telah terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dimana dengan berdalih pada pengembangan sumber energi hayati dan penanaman lahan kritis, senyatanya dilakukan pada lahan-lahan yang selama ini menjadi sumber kehidupan rakyat, dan juga pada lokasi-lokasi yang sebenarnya masih memiliki kelayakan untuk disebut sebagai hutan.

Beberapa fakta jika kita melihat pertumbuhan sawit di Indonesia yang di duga mengalami peningkatan sejak CPO di dunia di butuhkan menjadi bahan bakar nabati. Adapun pertumbuhan kelapa sawit di bawah ini :
Tahun jumlah (dalam ribu ha)
1968 120
2005 5. 600
2007 6. 050
2008 6. 500.

Produksi minyak Indonesia rata-rata 910 ribu barel / hari atau terendah dalam 35 tahun terakhir. Pada saat bersamaan, terjadi kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) karena tingginya permintaan biodiesel dunia. Rupanya rencana Uni Eropa untuk mengganti bahan bakar fosil dengan biofuel pada sektor transportasi hingga 10 % secara bertahap sampai tahun 2020 telah mendorong kenaikan permintaan CPO dari seluruh dunia.

Sebut saja misalnya kebutuhan untuk pengembangan kelapa sawit sampai 2010 (2 tahun lagi) pemerintah berkomitmen untuk menambah luas area lahan hingga 3, 46 juta hektar, jarak pagar 1, 54 juta hektar dan tebu 698 ribu hektar. 2 tahun bukanlah waktu yang lama. Di satu sisi, ekspansi perkebunan sawit saja, kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Didiek Hadjar Goenadi, telah memberikan devisa kepada negara sebesar 12 miliar dolar. Didiek menyebut luas perkebunan sawit Indonesia tahun 2007 mencapai 6, 2 juta hektar dan menghasilkan 17,2 juta ton CPO. Namun disisi lain “sebagian besar perluasan kebun sawit merupakan hasil konversi hutan tropis dan lahan gambut yang banyak menyimpan karbon” tukas Deputi Sawit Watch Abed Nego.

Dua perusahaan asing yang sejak awal tahun berinvestasi yaitu Cinopec yang merupakan perusahaan asal China yang akan berinvestasi di Kalimantan dan Papua sebanyak 25 ribu atau 50 ribu hektare lahan pada 2008. Juga Bronzeoak ,perusahaan dari Inggris yakni akan berinvestasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan membangun kebun kelapa sawit seluas 60 ribu hektare.Kalimantan , siapa yang tidak tahu di Kalimantan kondisi hutannya sangat luar biasa parahnya, apakah ini tidak konyol jadinya.

Bahkan, ketika ditelisik lebih mendalam, bahwa krisis energi saat ini lebih dilihat pada kebutuhan bagi kelompok ekonomi menengah ke atas, dan bukan pada kepentingan energi kelompok masyarakat yang belum sejahtera. Sumber-sumber energi yang menjadi kebutuhan bagi kelompok komunitas lokal akhirnya harus tergantikan dengan hamparan tanaman yang disiapkan untuk pemenuhan kebutuhan energi hayati bagi kelompok kaya. Kalau hal ini diteruskan ini sama saja membuktikan butanya nurani pelayan publik negeri oleh kepentingan pemodal demi melanggengkan sistem neokapitalisme yang nyata-nyat memiskinpapahkan rakyat banyak.

Berbicara soal kondisi pangan global Pada saat ini, pangan dan energi semakin menjadi komoditas strategis dunia. Jumlah penduduk yang besar dan usaha meningkatkan gizi yang maksimal di setiap negara semakin tinggi. Saat yang sama, kegiatan ekonomi semakin intensif sehingga memerlukan energi yang banyak. Celakanya, pangan dan energi bukan bersifat komplementer, melainkan saling substitusi. Karena sifatnya yang saling bersubstitusi itu, permintaan konsumen energi dan konsumen pangan menyebabkan tekanan terhadap harga. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui bahwa Indonesia belum memiliki ketahanan pangan yang cukup, terutama untuk komoditas yang sangat diperlukan rakyat, seperti beras, jagung, kedelai, gula.

Belum lagi kita lihat Konversi lahan kawasan pertanian menjadi kawasan perkotaan. Kondisi ini mengakibatkan Indonesia harus mengimpor produk-produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tercatat, Indonesia harus mengimpor kedelai sebanyak 1.277.685 ton pada tahun 2000 dengan nilai nominal sebesar USD 275 Juta. Pada tahun yang sama, Indonesia mengimpor sayur-sayuran senilai USD 62 Jut. Menyedihkan.

Kondisi di negeri sangat memprihatinkan, karena korupsi yang masih merajalela. Demi kepentingan modal, lahan hutan dan panganpun bisa-bisa dirubah untuk energi yang akan digunakan untuk keperluan konsumsi kelompok menengah ke atas. Sebenarnya kebijakan mandatory untuk sektor industri, transportasi, maupun pembangkit listrik yaitu penggunaan BBN diwajibkan minimal 5% dari total konsumsi energinya adalah hal yang harus ditunda. Kebijakan ini akan baik bila saatnya sudah tepat. Kita tidak perlu memikirkan dampak perubahan iklim yang diakibatkan negeri ini sehingga seakan kita juga bertanggung jawab besar terhadap kondisi ini. Perubahan iklikm adalah akibat negara maju yang memakai energi fosil yang terlalu besar. Pilihan yang harusnya bisa diambil oleh negeri ini setelah membenahi kartu indentitas tunggal, menegakkan supremasi hukum dengan menghukum mati koruptor dan perusak lingkungan hidup, dan pengahapusan hutang luar negeri serta diiringi dengan perbaikan sektor energi diantaranya adalah
1. Mengambil alih pengelolaan sumber-sumber energi fosil yang dikuasai oleh pemodal asing,
2. Melakukan pembatasan eksploitasi energi fosil, serta mengembangkan teknologi energi alam yang sangat   melimpah, namun belum termanfaatkan, semisal energi angin, air, biomassa, panas bumi dan matahari.
3. Penguasa kebijakan harus membenahi sistem transportasi publik, menutup industri yang boros energi, serta melakukan pengembangan-pengembangan produk yang memang benar-benar dibutuhkan bagi kehidupan rakyat. Bukan dengan mengarahkan kebangkitan
konsumerisme di negeri ini.

Jadi mandatory dan kebijakan untuk pengembangan Bahan Bakar Nabati sekarang ini harus dibenahi dan dan ditunda. Sebaiknya untuk pengembangan bahan bakar nabati sekarang ini hanya dikembangkan model pola Desa Mandiri Energi : rakyat pedesaan menanam tanaman BBN untuk mengurangi biaya energi rumah tangga mereka dan untuk Unit Usaha Kecil dan Menengah saja. Secara lebih lengkap, harus lebih dimaknai kembali UUD 45 dan perubahannya, bahwa kedaulatan aset alam adalah pada rakyat, bukan pada pemerintah maupun pemodal. Terminologi good environment governance harus dimaknai dengan lebih utuh, bukan hanya masalah lingkungan hidup yang sehat, namun lebih dalam kepada kedaulatan rakyat banyak atas sumber-sumber kehidupannya, termasuk pada sumber-sumber energi dan sumber-sumber pangan. Menyerahkan pengelolaan negeri ini kepada kelompok pemodal asing, sama saja mengembalikan negeri ini pada sebuah sistem penjajahan gaya baru, yang artinya negeri ini telah secara sadar membatalkan kemerdekaannya. Saatnya memilih, berdiam diri atau bergerak cepat untuk perubahan menuju kedaulatan dan kesejahteraan rakyat, serta menjadi bangsa yang merdeka 100% seperti kata Engku Datuk Ibrahim.